Kemendesa PDTT Akan Kembangkan Desa Wisata di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Bersama Kemenpar

  Senin, 17 Desember 2018

JAKARTA –Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) bersama dengan Kementerian Pariwisata teken perjanjian kerja sama untuk mengembangkan desa wisata di daerah pulau kecil dan terluar Indonesia, Kamis (13/12).
 
Komitmen kerja sama ditandatangani Plt. Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati bersama Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Rizki Ratman yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Anwar Sanusi. Kedua Kementerian sepakat untuk meningkatkan sarana prasarana serta pemasaran desa wisata dan menyusun segala rencana aksi yang dibutukan dalam pengembangan desa wisata kedepan.
 
“Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya koordinasi antara kedua lembaga, khususnya dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di sektor pengembangan desa wisata," kata Anwar dalam sambutannya. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa melalui kerjasama strategis dengan Kemenpar ini akan mengakselerasi salah program-program unggulan Kemendesa PDTT. “Produk unggulan perdesaan khususnya di bidang pariwisata akan semakin sering kita temukan kedepannya, ada destinasi baru dan juga dikelola oleh Bumdes," imbuh Anwar.
 
Sepakat dengan hal tersebut, Aisyah Gamawati, Plt. Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu menambahkan bahwa awal mula penjajakan kerjasama dilakukan untuk mengembangkan desa wisata yang berada di pulau kecil terluar serta perbatasan Indonesia. “Sejak 2017 lalu, melalui Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, kita sudah kembangkan desa wisata di 5 Kabupaten dan untuk tahun mendatang akan ada 3 Kabupaten lagi yaitu Pulau Lingayan, Tolitoli, Pulau Balai Aceh Singkil, dan Pulau Papan di Tojo Una Una," jelas Aisyah.
 
Perjanjian Kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor NK.13/KS.001/MP/2016 dan Nomor 10/M-DPDTT/KB/XII/2016 tentang Pengembangan Desa Wisata. (*)