PILOT SP-PUGAR, KEMENDES APRESIASI DUKUNGAN PEMDA

  Kamis, 11 Agustus 2022

Jakarta - Transmigrasi jadi pilihan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu alternatif strategi pengembangan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, dukungan dan antusiame akan program transmigrasi sangat kuat.

Lahan seluas sekitar 3.600 Ha yang terletak di dua wilayah desa telah dicadangkan oleh Bupati Kotbar, berdasar aspirasi masyarakat, untuk Areal Permukiman Transmigrasi.

Pemkab bersama Dit.P2KT, Ditjen PPKTrans melakukan kegiatan KIE, Bimbingan Masyarakat dan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang ada di dua wilayah desa yang telah dicadangkan., sebagai bagian dari proses konsolidasi tanah.

Menindaklanjuti upaya-upaya strategis yang telah dipersiapkan, Dinas Nakertrans Kabupaten Kobar menyiapkan desain perencanaan RTSP Pugar untuk wilayah Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan.

Kadis Nakertrans Kobar, Rusliansyah, menyampaikan dukungan APBD TA 2022 dalam penyiapan desain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Pugar Desa Rangda dalam Rapat daring dengan jajaran Ditjen PPKTrans Kemendesa PDTT.

Data BPS Tahun 2022 menyebutkan, Desa Rangda miliki luas wilayah sebesar 51 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 450 KK dan 1.534 jiwa.

Luasan lahan di Desa Rangda yang termasuk ke dalam rencana pengembangan Satuan Pemukiman Pemugaran (SP Pugar) adalah sebesar 1.172,4 Ha dengan status APL sebesar 846,8 Ha dan status HPK sebesar 325,6 Ha.

Hasil Bimbingan Masyarakat diperoleh data klasifikasi kepemilikan rumah dan lahan usaha di Desa Rangda RT 1 sampai RT 4. Terdapat 21 KK yang punya rumah dan punya lahan usaha, 153 KK yang punya rumah tapi tidak punya lahan usaha, 3 KK punya lahan tetapi tidak punya rumah, dan 39 KK tidak punya rumah dan tidak punya lahan usaha.

“Kegiatan pembangunan SP Pugar ini ditujukan untuk membantu dan memfasilitasi seluruh masyarakat tersebut mengatasi persoalan-persoalan yang ada," ujar Rusliansyah.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya penyusunan RT-SP Pugar ini karena telah ada  pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi Tahun 2022.

“Masyarakat Desa Rangda yang mengikuti kegiatan tersebut dinilai sangat antusias mengharapkan dan menginginkan adanya pembangunan transmigrasi di wilayahnya”, imbuh Rusliansyah.

Direktur PPKT, Bambang W, menyatakan Desa Rangga, Kecamatan Arut Selatan, merupakan calon SP Pugar pertama yang proses perencanaannya mengimplementasikan Permendesa PDTT No 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi dan Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya Bambang menyatakan Desa Rangga merupakan bagian SKP A dari Kawasan Transmigrasi Arut Selatan–Kotawaringin Lama (Arsel–Kolam), yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi.

Denah konsep pembangunan SP Pugar di Desa Rangda, kawasan Arsel–Kolam menunjukkan bahwa area pembangunan SP Pugar terklasifikasi atas dua wilayah: wilayah yang akan dibangun permukiman baru (Kim-Baru), dan wilayah yang akan dilakukan pemugaran permukiman (Kim-Pugar).

Wilayah Kim-Baru akan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang termasuk dalam klasifikasi belum memiliki rumah, sedangkan wilayah Kim-Pugar akan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang sudah memiliki rumah.

Pemerintah Pusat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah beri dukungan anggaran ketransmigrasian terutama model SP Pugar yang sangat relevan dengan kondisi keterbatasan calon lahan permukiman transmigrasi dan ketersediaan anggaran saat ini,

“Jajaran Ditjen PPKTrans akan terus melakukan pendampingan terhadap kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya berdasar proses bisnis dan regulasi yang berlaku”, pungkas Bambang.