SEKJEN KEMENDES PDTT HADIRI RAKORBANGNAS BMKG 2021

  Kamis, 29 Juli 2021

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Taufik Madjid, menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (RAKORBANGNAS) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 2021 pada Kamis (29/7/2022).

Acara yang digelar secara virtual tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi, jumlah kejadian bencana geo-hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya, frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Indonesia bahkan mengalami multi bencana dalam waktu bersamaan.

Gempa bumi misalnya, pada kurun waktu tahun 2008 – 2016, rata-rata 5.000 – 6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981 – 2020, cenderung semakin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950 – 1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan.

“Dengan tantangan yang semakin meningkat maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Kedua, peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

Segala kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Ia meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.

“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan,” tuturnya.

Ketiga, tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan, desa hingga provinsi harus ada desain manajemen yang jelas, yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana tanggap darurat dan pasca bencana.

“Manajemen ini juga perlu di simulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” tambahnya.

Keempat, lakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.

Ia menambahkan, budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, manfaatkan kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

“Karena itu saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana,” paparnya.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT