Kamis, 02 Nopember 2017

JAKARTA —Di tengah gencarnya isu daya beli masyarakat yang turun dan sulitnya memperbesar lapangan pekerjaan, masyarakat berharap akan adanya bantuan yang bersifat langsung dan tunai seperi BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada era pemerintahan lalu. Namun alih-alih menyegerakan dan merumuskan kebijakan BLT, Pemerintah Jokowi-JK justeru menciptakan terobosan dengan menginisiasi program Padat Karya Cash yang diklaim memungkinkan terciptanya kebermanfaatan lebih besar untuk masyarakat secara berkelanjutan. 
 
Atas kebijakan pemerintah tersebut, Kemendes PDTT bergerak cepat. Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo yang juga memiliki latar belakang bisnis-ekonomi segera memahami apa yang dikehendakai pemerintahan Jokowi. Melalui Kementerian Desa yang dipimpinnya, Eko Sandjojo bergerak cepat menyusun rumusan program dan kebijakan, terlebih desa merupakan kantong kemiskinan utama sekaligus proyeksi pembangunan paling diutamakan saat ini.
 
“Kita melihat peluang sekaligus penyelarasan visi dengan agenda pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan dana desa sebagai model pembangunan tanpa mengabaikan unsur pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dengan jalan penyerapan tenaga kerja lokal dengan pada saat yang sama meningkatkat pendapatan masyarakat desa”, papar Menteri Eko Sandjojo dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta (31/10) 
 
Lebih jauh menurut Eko, Program program Padat Karya Cash menyasar masyarakat tidak hanya sebagai individu-individu tetapi sebagai kelompok sosial menyeluruh. Dengan peruntukan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, menurutnya, diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal 986 ribu-1,84 juta pertahun dan dalam jangka panjang bisa menyerap tenaga kerja mencapai 199 ribu tenaga kerja lokal.  “Dengan demikian kita berharap ada penyerepan tenaga kerja dengan penghasilan Rp. 65.000 per hari selama 8 bulan kerja”. Jelas Eko.  
 
Selain itu Kemendes PDTT dalam program tersebut juga mendorong dan memastikan pembangunan yang di danai melalui Dana Desa harus mulai bersinergi dengan program padat karya, sehingga secara teknis proyek seperti infrastruktur desa harus mengutamakan upaya swakelola ketimbang ditangani pihak swasta.
 
“Tidak hanya swakelola tapi juga harus dengan pemanfaatan material lokal dan padat karya, sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang memungkinkan percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan. 
Sementara itu di tengah isu minor kinerja lambat Kemendes PDTT dalam turut menurunkan angka kemiskinan desa, kinerja Kemendes PDTT di bawah Eko Putro Sandjojo sebenarnya tidak bisa dibilang buruk. Capain pembangunan baik insfrastruktur mau pun pemberdayaan yang telah dilakukan hasilnya cukup gemilang. 
 
Untuk diketahui Kemendes PDTT sampai Oktober 2017 telah berhasil membangun Pasar Desa sebanyak 5.220 unit; BUMDesa sebanyak 21.811 unit; Jalan Desa sepanjang 121.709 KM; Jembatan sepanjang 1.960 KM; Penahan Tanah sebanyak 291.393 unit; Tambatan Perahu sebanyak 5.116 unit; Sumur sebanyak 45.865 unit; Drainase sebanyak 590.371 unit; Sumber Air bersih sebanyak 32.711 unit; Saluran irigasi sebanyak 41.739 unit; Embung sebanyak 2.047 unit; Sarana Olahraga Desa sebanyak 2.366 unit; MCK sebanyak 82.356 unit; PAUD sebanyak 21.357 unit; Polindes sebanyak 6.041 unit; Posyandu sebanyak 13.973 unit;
 
Selain itu, Pendamping desa yang tersebar sebanyak 33 orang di tingkat Kabupaten, 6.445 orang di tingkat Kecamatan, dan 75.754 orang di tingkat Desa.
 
“Kami berharap program Padat Karya Cash bisa jadi skema di mana Kemendes PDTT bisa berperan terdepan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan ekonomi nasional dan pengurangan kemiskinan baik di desa mau pun secara nasional,” ujar Eko Sandjojo dengan nada optimis.