Kejar Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kebut Klasterisasi Desa

  Rabu, 26 Juli 2017

Jakarta - Klasterisasi desa menjadi satu skema besar pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Klasterisasi desa atau juga dikenal dengan istilah Prukades (Produk Kawasan Perdesaan) ini, diyakini mampu membuka akses pasar bagi petani.
 
"Mereka (petani) kesulitan akses pasar sehingga pendapatannya tidak terjamin. Sehingga masuk kategori orang yang memiliki usaha dan berisiko tinggi, sehingga sulit mendapatkan akses modal," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pada kegiatan ngobrol pemerataan ekonomi di Museum Penyusunan Naskah Proklamasi, Jakarta, Selasa (25/7).
 
Ia mengatakan, model Prukades dilakukan dengan memberikan insentif bagi daerah yang tertarik. Ingin menjadi kawasan jagung misalnya, maka pemerintah akan memberikan insentif berupa bibit dan traktor gratis melalui Kementerian Pertanian. 
 
"Kita harus kasih insentif agar mereka (petani) tertarik. Setiap bulan kita panggil 10 bupati, kita tanya mereka maunya  fokus (produk unggulan) apa. Tahun lalu dari 56 kabupaten yang kita roadshow, hanya 24 yang tertarik. Sekarang banyak sekali yang mengajukan proposal," ujarnya.
 
Menurutnya, desa-desa saat ini memiliki dua masalah besar, yakni minimnya infrastruktur dasar dan sulitnya akses modal. Sehingga  dana desa yang disalurkan langsung ke desa, tidak hanya untuk memenuhi infrastruktur, namun juga didorong untuk peningkatan ekonomi desa.
 
"Tahun ini dana desa harus mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Makanya program prioritas kita yang pertama adalah Prukades," ujarnya.
 
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Menurutnya, bisnis dengan sistem klaster akan mendorong bergeraknya pertanian di desa dari subsisten menjadi bertani secara komersil.
 
"Kita barangkali kurang menyadari bahwa masyarakat kita di desa itu sudah terlalu lama kurang diurusin. Ada yang diurusin disuruh bikin ini begitu, ditambah lagi kemiskinan. Akibatnya masyarakat desa tidak terlalu responsif dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.
 
Untuk itu menurutnya, perlu adanya banyak kebijakan sekaligus yang mempermudah masyarakat, sehingga respon masyarakat desa kembali terbangun. "Saya hanya mengatakan, jangan main-main dengan klaster ini. Ini tidak mudah," tegasnya