Selasa, 18 Februari 2020

Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (18/2) di The Holy Stadium JKI Injil Kerajaan Grand Marina Bay, Semarang.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, dijadwalkan membawakan materi mengenai Penggunaan Dana Desa dalam rangka Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Penanganan Stunting.

Sebelumnya Gus Menteri apresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat terkait pengelolaan dana desa secara non tunai.

"Saat ini sudah 28 desa dari 117 desa yang menggelola menggunakan non tunai. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud untuk seluruh desa. Mungkin Kubu Raya merupakan Kabupaten pertama yang seluruh desanya mengelola dana dengan menggunakan non tunai," kata Gus Menteri.

Bukan hanya percontohan terhadap penggunaan non tunai, lanjut Gus Menteri, seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya mungkin bisa juga menjadi percontohan untuk desa digital karena telah menggunakan non tunai.

"Inovasinya luar biasa dan ini akan menjadi daerah percontohan. Apalagi, kami juga apresiasi dengan upaya Pemkab Kubu Raya terkait pencegahan dini terhadap stunting di desa-desa dengan menggunakan alat USG portable. Informasinya baru satu desa yang sudah memiliki USG portable," katanya.

Seusai makan siang, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid bakal memaparkan soal Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Selain Dirjen PPMD, sejumlah pejabat Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dijadwalkan turut hadir yaitu Sekjen Anwar Sanusi, Irjen Ansar Husen, Dirjen PKP Herlina Sulistyorini, Dirjen PDTu Aisyah Gamawati, Dirjen PKP2Trans R. Hari Pramudiono, Dirjen PKTrans HM Nurdin dan Kepala Balilatfo Eko Sri Haryanto.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah R Conrad Hendarto, Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Suprapedi, Staf Khusus Menteri Dodik Pranata Wijaya, Staf Khusus Menteri Abdul Malik Haramain dan Staf Khusus Menteri Ahmad Iman.

Dalam acara ini, Mendagri Tito Karnavian juga bakal luncurkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Rapat Kerja ini bakal diikuti oleh 11 Provinsi yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Banten, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Foto: Matin/Kemendes PDTT